MEDIAKATA.COM, PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan kegiatan Evaluasi Data Statistik Sektoral Tahun 2024 serta menyampaikan persiapan implementasi E-Walidata SIPD dari Kemendagri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Diskominfo pada Kamis (31/10/2024) dengan melibatkan admin Sistem Data Informasi (SDI) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat kualitas data yang mendukung pembangunan di wilayah PPU.
Dalam acara tersebut, Kepala Bidang Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Statistik, Fitriani, yang mewakili Kepala Diskominfo PPU, menyampaikan bahwa data memiliki peran sangat krusial dalam proses pemerintahan. Menurut Fitriani, data yang valid, mutakhir, dan sesuai kebutuhan akan menjadi dasar kuat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan daerah.
“Kami melihat data sebagai aset berharga yang mendukung arah pembangunan daerah. Dengan data yang akurat dan relevan, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat,” jelasnya.
Fitriani menambahkan bahwa evaluasi ini juga menjadi kesempatan untuk meninjau pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data statistik sektoral selama tahun 2024. Tantangan utama ke depan adalah integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang akan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data melalui E-Walidata.
“Kami perlu mempersiapkan diri dalam hal-hal teknis dan koordinasi agar integrasi data berjalan lancar dan mendukung kebijakan daerah secara efektif,” lanjutnya.
Lebih jauh, Fitriani menjelaskan bahwa data dari E-Walidata dan sinkronisasi antardata akan menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan.
Dalam laporan tahun 2024, keterisian data di tingkat OPD masih belum mencapai 70%, yang menjadi perhatian utama Diskominfo PPU agar keterisian data meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Harapan kami, melalui kegiatan ini setiap OPD dapat memenuhi kelengkapan data yang menjadi dasar penting dalam kebijakan yang mereka susun,” ujar Fitriani.
Ia juga mengingatkan setiap OPD untuk aktif berkontribusi dalam pengisian dan pelengkapan data yang telah diverifikasi, serta melaporkan apabila ada data yang belum lengkap agar segera diperbaiki.
(Adv)
