MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran berjalan. Kondisi tersebut mendapat perhatian Komisi III DPRD Kota Samarinda yang meminta adanya dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat terpenuhi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah kota dalam membiayai program bedah rumah menurun seiring terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Berkurangnya transfer dana serta tidak berlanjutnya sejumlah program bantuan dari pemerintah pusat membuat cakupan penerima manfaat ikut menyusut.
Menurutnya, pada tahun ini program bedah rumah hanya dapat menjangkau dua unit rumah. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun sebelumnya ketika berbagai sumber pendanaan masih tersedia sehingga puluhan rumah dapat diperbaiki setiap tahun.
Deni menilai keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan porsi bantuan yang lebih seimbang bagi wilayah perkotaan, termasuk Samarinda, selain tetap memperhatikan daerah-daerah lain yang juga membutuhkan.
Ia menambahkan, pelaksanaan program harus mengutamakan warga yang benar-benar memenuhi persyaratan. Seluruh proses pendataan dan penetapan penerima bantuan diharapkan dilakukan secara terbuka, objektif, serta mengacu pada indikator yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Komisi III DPRD Samarinda juga memastikan isu pemenuhan rumah layak huni akan menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Harapannya, pada penyusunan anggaran berikutnya tersedia ruang fiskal yang lebih memadai sehingga jumlah penerima manfaat dapat kembali meningkat dan masyarakat yang membutuhkan memperoleh hunian yang lebih layak.
(Adv/DPRD Kota Samarinda)
