MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Gabungan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda terdiri dari DEMA-U, SEMA-U, DEMA-F, SEMA-F, hingga elemen kelembagaan kampus lainnya menggelar aksi Mimbar Bebas, pada Kamis (10/9/2026).
Aksi publik ini digelar sebagai panggung refleksi kolektif memperingati momentum “September Hitam”, merawat ingatan atas deretan kasus pelanggaran HAM berat serta pembungkaman kebebasan berekspresi di Indonesia.
Tak hanya menatap isu nasional, orasi politik mahasiswa juga diarahkan langsung pada penataan tata kelola internal kampus UINSI Samarinda.
Presiden Mahasiswa DEMA UINSI Samarinda, Himawan Aditya, menguraikan bahwa Mimbar Bebas ini merupakan wadah penyatu gerakan mahasiswa yang diinisiasi secara mandiri dari hasil konsolidasi berkelanjutan.
“Mimbar bebas ini adalah bentuk ekspresi sekaligus pencerdasan atas keresahan mahasiswa. Aliansi Mahasiswa UINSI hadir untuk menyatukan dan memperkuat simpul gerakan dalam merespons persoalan bangsa sekaligus dinamika di perguruan tinggi,” tegas Himawan saat membakar semangat peserta aksi.
Dalam mimbar terbuka tersebut, mahasiswa secara tajam menyoroti sejumlah ketimpangan di lingkungan internal kampus.
Poin evaluasi kritis melingkupi kelayakan sarana-prasarana penunjang perkuliahan, kejelasan distribusi jas almamater bagi mahasiswa baru, transparansi pengelolaan anggaran, hingga jaminan ruang kebebasan akademik tanpa intervensi birokrasi.
Ketua DEMA Fakultas Syariah (Fasya) UINSI Samarinda, Aksarur Rizky, menyuarakan keresahan mengenai kesenjangan antara jargon kampus dengan realita fasilitas di lapangan.
“Sebelum melangkah lebih jauh membaca isu nasional, pembenahan internal UINSI harus diutamakan. Ketersediaan fasilitas yang belum memadai, kejelasan almamater, dan transparansi anggaran menjadi tanda tanya besar. Slogan keunggulan yang digaungkan jangan sampai berbanding terbalik dengan ketertinggalan yang dirasakan mahasiswa,” lugas Aksarur.
Melalui aksi ini, Aliansi Mahasiswa UINSI Samarinda berkomitmen untuk terus merawat kepekaan kritis mahasiswa.
Langkah ini diproyeksikan sebagai pijakan awal pembentukan gerakan yang lebih tertata dan terukur dalam mengawal kebijakan birokrasi kampus serta isu-isu kemanusiaan di Kalimantan Timur.
