MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menemukan indikasi bahwa pengosongan alokasi anggaran tidak hanya terjadi pada satu organisasi perangkat daerah, melainkan juga menyasar sejumlah OPD yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik.
Temuan tersebut diperoleh setelah komisi melakukan penelusuran terhadap laporan serta menggelar rapat bersama berbagai mitra kerja. Dari hasil evaluasi, beberapa bidang di dinas strategis diketahui tidak memperoleh alokasi anggaran pada tahun berjalan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie, mengatakan kondisi itu perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kebijakan efisiensi memang dapat dilakukan, tetapi tidak seharusnya menghilangkan dukungan anggaran bagi program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Novan menjelaskan bahwa pola serupa juga ditemukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta pada beberapa bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menilai program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap membutuhkan dukungan anggaran meskipun jumlahnya tidak besar.
Ia menegaskan DPRD memahami kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan. Namun, penentuan skala prioritas harus dilakukan secara proporsional agar pelayanan publik dan pelaksanaan program strategis tidak terhenti akibat tidak tersedianya anggaran.
Menurutnya, pemberian alokasi dalam jumlah terbatas tetap dapat menjadi solusi agar kegiatan OPD tetap berjalan. Anggaran yang relatif kecil dinilai mampu menjaga keberlangsungan program sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan pemerintah kota.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan menghimpun seluruh masukan dari OPD mitra kerja untuk dibahas bersama Badan Anggaran DPRD. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan disandingkan dengan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran secara lebih tepat sasaran.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap proses pembahasan anggaran dapat menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang antara efisiensi belanja dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
(Adv/DPRD Kota Samarinda)
