MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Manifestasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, kini menjadi perihal yang perlu dilirik. Pasalnya, dalam rangka terlaksananya program suatu daerah membutuhkan perencanaan yang komprehensif, sehingga dapat berjalan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut pun, disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, Jumat (13/10/2023).
Demi memaksimalkan penggunaan anggaran perubahan 2023 di tiga titik daerah. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir memberikan perhatian khusus. Erat kaitannya dengan kondisi daerah pemilihannya (Dapil). Ia pun menyampaikan kesejahteraan masyarakat di tiga lokasi yakni, Bontang, Kutai Timur, dan Berau menjadi tanggung jawabnya.
“Saya mengawal realisasi anggaran untuk program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di tiga daerah tersebut. Misalnya, penanggulangan banjir di Bontang. Apa saja yang bisa dibantu dari pemerintah provinsi,” ucal legislator Kaltim tersebut.
Ia pun mengambil contoh tata kelola Kota Bontang, yang ingin segera direalisasikan. Sebagaimana mengatasi banjir yang perlu melibatkan kehadiran bendungan di Sungai Suka Rahmat. Meskipun, terdapat kendala izin kawasan hutan dan masih dalam tahapan tes kelayakan.
“Air di Bontang itu kiriman dari Kutai Timur. Makanya kita sudah beberapa tahun terakhir sebenarnya memperjuangkan izinnya. Mudah-mudahan tahun 2024 sudah mulai pekerjaannya. Bendungan itu untuk menampung air kiriman dan mengatur debit air agar tidak meluap ke Kota Bontang,” tuturnya.
Selain itu, ia pun menjelaskan metode lainnya dalam mengatasi penyediaan air bersih di Kota Bontang. Dengan mendayagunakan kolam pascatambang. Karena hal tersebut, selain untuk menampung air hujan, juga dapat dijadikan pasokan air masyarakat Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
Sutomo pun melanjutkan, air kolam pascatambang tersebut telah diteliti dan mengandung pH yang baik, sehingga dapat digunakan dan layak untuk dikonsumsi.
Legislator Kaltim pun menjamin bahwa pengadaan pipa mendukung penyaluran air bersih sudah masuk anggaran tahun 2024. Dan akan terus memonitoring Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kutai Timur. Agar dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan pencemaran.
Ia pun mengungkapkan, sangat membutuhkan keterlibatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan menunjang kesejahteraan bersama.
“Untuk di Kutai Timur dan Berau tentu masih banyak persoalan lain yang harus diselesaikan, termasuk jembatan dan jalan provinsi. Tapi saya optimis dengan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka kita bisa membangun daerah ini menjadi lebih baik,” tutup Anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut.
[ADV/RUL/TSN]
