MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Anggota Komisi III DPRD Kaltim menyoroti tak meratanya jaringan listrik ke pelosok desa di benua etam. Pasalnya, eliktrifikasi menjadi pembahasan penting yang akan menunjang Kalimntan Timur sebagai Ibu Kota Negara.
Listrik merupakan kebutuhan masyarakat diera sekarang ini. Hal tersebut menjadi mungkin sebab teknologi yang berkembang pesat tiap harinya. Jika suatu wilayah tidak memiliki listrik, maka aka berdampak pada pertumbuhan suatu daerah tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir, telah memberikan perhatiannya terhadap desa yang belum terjamah oleh listrik. Ia mengungkapkan bahwa, masih ada desa yang belum tersentuh elektrik didaerah pemilihannya (Dapil) yaitu wilayah Kutai Timur.
“Dari PLN, listrik itu ada yang belum terjangkau minimal jaringannya sudah ada tahun 2024. Berdasarkan hasil penelusuran saya bahwa itu akan segera tercapai. Namun, karena ada kendala dilokasi khususnya diwiliyah pilihan saya di daerah kabupaten Kutai Timur di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran,” ungkap Sutomo.
Ia berpendapat bahwa, kendala yang ada merupakan bentuk ketidakselarasan antara pihak Pemerintah dan Perusahaan dalam hal izin. Sehingga berdampak pada kurangnya aliran listrik dalam suatu wilayah terpencil yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Itu ada kawasan yang tadinya sudah direncanakan PLN untuk membangun jaringan. Tapi ternyata tidak bisa diimplementasikan. Karena ternyata kawasan itu merupakan wilayah ijin usaha dari PT. Krayan Hidro Energi,” ucapnya.
PT. Krayan Hidro Energi telah mendapatkan izin aktifitas perusahaan. Namun dalam prosesnya, aktifitas yang dilakukan belum terdapat tanda-tanda aktif.
PT. Krayan Hidro Energi sampai saat ini belum melakukan apa-apa. Belum ada saya liat gerakan untuk membangun pembangkit kah atau membangun jaringan kah ke wilayah tersebut. Sementara PLN juga gak bisa masuk karena itu sudah masuk wilayah izin PT. Krayan Hidro itu. Sehingga PLN yang mau membangun gak bisa msuk,” paparnya.
Oleh karenya, Legislator Kaltim tersebut meminta pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sama-sama mencari jalan penyelesaian. Dengan target listrik harus dapat dialiri seluruh pelosok desa di Kalimantan Timur.
“Kita minta pada pemerintah untuk memediasi, memfasilitsi persoalan ini, mencari solusi, duduk bareng PLN, PT. Krayan Hidro Energi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi. Siapa yang bertanggung jawab membngun itu,” jelasnya.
Ia pun melanjutkan, meratanya listrik ke pelosok desa sesuai target Pemprov di tahun 2024 tidak akan terjalankan. Jika masih terdapat desa yang belum memiliki akses listrik yang mapan tidak menumpang.
“Saya pikir tidak mungkin kita bisa mewujudkan elektrikfikasi kita tahun 2024. Kalo gak ada solusi untuk itu dan itu lumayan banyak, ada skitar sembilan sepuluh desa yang tidak bisa dijangkau kalo tidak ada titik temu,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan listrik merupakan penunjang segala aspek kehidupan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, dan SDM. Akan cacat jika penunjang kehidupannya saja tidak terpenuhi.
“Makanya kami minta Pemerintah Pj Gbernur mungkin nanti sama-sama Dinas ESDM mencari solusi. Supaya ada titik terang. Kasihan, gak usah bicara kualitas pendidikan, alat kesehatan, tidak bisa kita bicara tentang UMKM disana. Orang buat es batu aja gak bisa padahal disana banyak perikanan. Ini penting untuk diperhatikan Pemerintah melalui Dinas terkait,” tutupnya.
[ADV/RUL/TSN]
