MEDIAKATA.COM, SAMARINDA- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun menyoalkan minimnya serapan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) OPD di Kaltim. Hal ini berimbas kepada kesejahteraan masyarakat daerah.
Serapan anggaran daerah merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Oleh karenanya, sejumlah OPD harus memaksimalkan pemanfaatan anggaran tersebut agar berimbas baik kepada masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan baik mengingat serapan anggaran daerah di sejumlah OPD Kaltim rendah/minim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun pun menanggapi bahwa, serapan APBD di sejumlah OPD yang minim. Akan berdampak pada hak masyarakat yang tertunda. Seperti pembangunan dan perekonomian.
“Anggaran yang tidak terserap, berarti belanja daerah tidak beredar optimal di masyarakat,” ujar Samsun Sabtu (21/10/2023).
Ia pun menyampaikan, DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim telah bersepakat untuk melakukan pelayanan publik berupa pembangunan, untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat Kaltim.
Legislator Kaltim itu pun membeberkan, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), merupakan sebagian kecil OPD dengan serapan anggaran rendah. Padahal, peran kedua bidang tersebut sangat erat dengan kebutuhan masyarakat.
“Hanya saja, kami mesti evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” bebernya.
Menurut Samsun, perencanaan kegiatan yang tidak matang dan spesifik menjadi faktor utama penyebab serapan anggaran daerah rendah. Sehingga hal tersebut berimbas pada terhambatnya layanan pada masyarakat dan harus segera dicarikan solusinya.
Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kaltim. Samsun pun berharap dan mengimbau sejumlah OPD Kaltim, untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerja. Bagi OPD yang mengalami serapan anggaran daerah rendah.
[ADV/RUL/TSN]
