MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Anggota Komisi II DRPD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mengimbau peternakan Kaltim melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) untuk memanfaatkan peluang hadirnya Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut pun juga menjadi sektor pendukung kedaulatan pangan masyarakat daerah.
Dalam meningkatkan kualitas kedaulatan pangan daerah, peternakan pun akan turut andil mewujudkan hal tersebut. Pasalnya, peternakan dalam upaya ketahanan pangan yaitu memiliki perannya tersendiri, guna memenuhi kebutuhan protein hewani dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi II DRPD Kaltim Sapto Setyo Pramono berpendapat, detik-detik perpindahan IKN ke Kaltim akan menjadi tantangan bagi setiap lini sektor pangan. Seperti perkebunan, pertanian, dan bahkan peternakan. Oleh karenanya, ia pun meminta sektor peternakan untuk memanfaatkan peluang, yang sekaligus sebagai tantangan menyambut hadirnya IKN 2024.
“Kami ingin mengetahui kawasan mana saja yang cocok untuk pengembangan peternakan. Apakah sentra ekonomi peternakan di satu kawasan atau ada di daerah lain,” ungkap Sapto Setyo Pramono, Jumat (3/11/2023).
Menurutnya, hasil peternakan seperti daging, susu, telur, dan kebutuhan hewani lainnya, mesti dapat dipenuhi secara mandiri terlebih dahulu. Sebab, hasil produksi daging dan telur di Kaltim, belum mencukupi kebutuhan daerahnya.
Sapto melanjutkan, hanya 28 persen kebutuhan daging yang dapat diproduksi oleh peternak lokal di tingkat provinsi Kaltim. Sedangkan, komoditas telur yang diproduksi peternak Samarinda mampu memenuhi 40-60 persen permintaan provinsi.
“Sementara, sektor peternakan di Kaltim semestinya bukan hanya daging sapi, tetapi juga ada kambing, lebah, walet, dan hasil ternak lain yang punya potensi ekonomi,” bebernya.
Legislator Kaltim itu pun bersama DPKH menekankan, agar dapat merealisasikan program peternakan guna mewujudkan kedaulatan pangan 2024-2026.
“Kaltim harus meningkatkan kemandirian pangan, seperti memproduksi daging dan telur di daerah, disamping menjaga konsistensi dan kualitasnya. Kami juga mendorong peternak memanfaatkan hibah-hibah pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan di sektor peternakan,” jelasnya Sapto.
Politisi Fraksi Golkar itu mengingatkan untuk tetap menjaga koordinasi lintas sektor dengan peternakan. Terlebih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Perkebunan (DP).
“Jangan sampai ada tumpang tindih antar-sektor. Kami juga akan mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II, agar lebih komplit,” tegasnya.
[ADV/RUL/TSN]
