Dok.Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ali Hamdi. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Anggota Komisi IiI DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ali Hamdi, mendesak Pemerintah Provinsi menyediakan program antisipasi, kenaikan harga bahan pokok penting (Bapokting), menjelang perayaan Natal dan akhir tahun 2023.
Menjelang hari perayaan Natal dan Tahun baru Masehi 2024, lazimnya Bapokting akan mengalami kenaikan harga. Oleh karenanya, dirasa penting untuk mengantisipasi hal tersebut oleh Pemprov Kaltim.
Dalam upaya pengawasan dan antisipasi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ali Hamdi menuturkan, kenaikan harga bahan pokok tidak dapat diterka kapan akan terjadi. Sudah menjadi tugas Pemprov Kaltim untuk mengantisipasi dan mengawasi harga bapokting agar tetap stabil.
“Pemerintah mesti mengambil langkah antisipatif, termasuk inspeksi mendadak ke pasar secara rutin dan berkala, bukan hanya sekali-sekali,” ungkapnya Ali Hamdi, Rabu (22/11/2023).
Legislator Kaltim itu berpendapat, jika kenaikan harga sembako mengalami kenaikan, akan sangat memberatkan masyarakat bawah. Oleh sebab itu, peran Pemprov sangat dibutuhkan guna memperhatikan kesejahteraan raktat dari seluruh kalangan, pun juga sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Oleh karena itu pemerintah harus hadir, karena tugas Pemerintah itu melindungi rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,” bebernya.
Politisi Fraksi PKD itu menjelaskan, kenaikan harga bahan pokok tidak terjadi hanya saat menghadapi akhir tahun. Namun sudah dirasakan di bulan-bulan lalu. Jika gerakan antisipasi menghadapi kenaikan bapokting tidak direncanakan secara matang, maka akan berimbas pada kelangkaan sumber bahan pokok di Kaltim.
“Apalagi beberapa bulan lagi menghadapi Ramadhan, sehingga kami minta kepada pemerintah melakukan stabilitas harga pasar,” tuturnya Ali Hamdi.
Ia menjelaskan, Bapokting yang kerap mengalami kenaikan adalah beras, minyak, gas elpiji, bawang merah dan putih, gula, garam, daging, susu, dan telur.
Ia pun mengusulkan, agar Pemda dapat memastikan ketersediaan stok bahan pokok empat bulan kedepan. Namun, dalam pelaksaannya pihak Pemprov mesti berhati-hati agar tidak merugikan para petani lokal dibenua etam.
“Jadi kalau ini impor terus petani kita masih tetap bisa melakukan tugasnya tidak masalah. Tapi kalau ini mau matikan, seperti beras jadi anjlok, karena harganya jauh, ini yang tidak kita inginkan,” urainya.
Legislator daerah pemilihan Kutai kartanegara itu berharap, agar pihak Pemprov dapat saljng berkoordinasi dengan pihak pusat dan daerah Kabupaten/Kota untuk sama-sama menyelesaikan persoalan kenaikan harga Bapokting di Kaltim.
“Jangan sampai kita terjebak dalam krisis pangan,” pungkasnya Ali Hamdi.
[ADV/RUL/TSN]
