Dok. Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu, mendorong pemerintah untuk berkomunikasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Guna mencari solusi terhadap permasalahan pemenuhan akses listrik, di sejumlah desa di benua etam yang masih belum teraliri listrik.
Menurutnya, pemenuhan akses listrik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kualitas hidup masyarakat. Ia mengingatkan bahwa masih banyak desa di Kutai Kartanegara yang belum menikmati listrik.
Menjawab persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengusulkan agar pemerintah segera melakukan diskusi dengan direktur PLN.
“Harusnya dengan naiknya TPP, kerjanya lebih maksimal. Jangan TPP naik tapi tidak ada kerja,” tegas Baharuddin Demmu, Senin (4/12/2023).
Politisi Fraksi PAN itu memberikan penekanan, dengan kenaikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN). Harus diiringi upaya konkret untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk pemenuhan akses listrik di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, Demmu mengusulkan solusi alternatif dengan menciptakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), jika PLN mengalami kendala dalam mencapai desa-desa pelosok.
“Kalau PLN-nya tidak bisa masuk (daerah), maka solusinya adalah bikinlah PLTS yang komunal, jangan tersebar,” jelasnya.
Dengan upaya yang ada, Legislator Kaltim itu berharap, akses listrik di daerah Kaltim, dapat segera teralisasi. Sehingga, dapat memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan secara menyeluruh.
[ADV/RUL/ TSN]
