Pemilik Toko Pemegang SHM Tolak Rencana Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan Tumenggung

Dok. Keramaian pemilik ruko menolak rekayasa lalu lintas. (Ist)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Para pedagang pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) di sekitar area Pasar Pagi Samarinda mempertanyakan pelaksanaan rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Tumenggung oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Pasalnya, tanpa adanya sosialisasi yang jelas serta surat tugas resmi, hal tersebut dinilai memaksa pemilik untuk menjual asetnya.

Beberapa waktu lalu, Dishub Samarinda telah berencana melakukan penyesuaian lalu lintas, mendukung upaya revitalisasi Pasar Pagi di Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota.

Rencana yang melibatkan pengalihan arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan KH Khalid sebagai upaya mendukung pembongkaran revitalisasi pasar pagi tersebut berujung menuai polemik.

Diketahui, penolakan dilakukan dengan menghadang petugas Dishub yang hendak menutup Jalan Tumenggung dengan barier seberat 500 kg. Mereka pun berbondong-bondong mengekspresikan kekecewaannya, disebabkan kurangnya sosialisasi dan tanpa adanya surat perintah penutupan yang jelas. Oleh karenanya, pemilik SHM khawatir penutupan tersebut akan berimbas merugikan pada usaha mereka.

Salah satu pemilik toko Budi mengungkapkan keheranannya atas upaya yang dilakukan Dishub tersebut. Ia menyebut bahwa, sebelumnya tidak ada sosialisasi dan menanyakan surat perintah penutupan yang sah. Ia pun menegaskan, berdasarkan kesepakatan di DPRD Samarinda, seharusnya tidak ada penutupan di Jalan Tumenggung.

“Intinya tidak ada sosialisasi dan tidak ada surat perintah penutupan, kami tidak terima. Kalau mau rekayasa lalu lintas silahkan di Jalan Sudirman dan di Jalan Gajah Mada jangan di Jalan Tumenggung,” tegasnya Budi saat dikonfirmasi awak media, Kamis (25/1/2024).

Menurut Budi, ia beserta pemilik SHM lainnya menolak penutupan yang berdampak pada sepinya pedagang, terutama karena pembangunan Pasar Pagi. Namun, pihaknya tidak menolak pembangunan pasar, hanya saja menentang perluasannya yang melibatkan ruko bersertifikat.

Baca Juga :  Andi Harun Ajak Semua RT Kota Samarinda Bersiap Menuju Gerbang Peradaban

“Ini efek dari pembangunan Pasar Pagi, kami tidak menolak, yang kami tolak adalah perluasannya yang terkena SHM. Kalau Pasar Pagi silahkan mau di bngun, jangan otak otik bangunan yang memiliki SHM, pada tanggal 19 Desember kami diundang, tanggal 20 di kasih opsi mau tukar guling dan sebagainya,” urainya Budi.

Meskipun Dishub tidak jadi menutup, pemilik SHM menuntut kejelasan dengan mesti adanya surat perintah resmi. Budi pun menekankan bahwa kesepakatan dengan DPRD harus dihormati, dan pihaknya akan menuntut, jika Dishub melanggar kesepakatan tersebut.

“Saya bilang kalau mereka jalankan perintah seharusnya ada surat perintah. Kalau ada surat perintah silahkan, kami tidak akan debatkan lagi surat perintah apa karena punya kesepakatan dengan DPRD dan pemerintah kota kalau Dishub melanggar kesepakatan itu kami akan komplain,”jelasnya

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Jalan Dishub Samarinda Didi Zulyani menjelaskan, bahwa tim lapangan hanya menjalankan arahan berdasarkan hasil rapat sebelumnya.

“Sesuai arahan dari pimpinan jadi kemaren sempat ada rapat. Maksudnya kesepakatan antara Dishub Samarinda, Disdag dan Satpol PP untuk melaksanakan kegiatan ini,” tuturnya.

Berdasarkan hasil lapangan, ia mengakui adanya permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan ke pimpinan untuk tindak lanjut penolakan tersebut.

“Disesuaikan saja, kalau memang mendapat penolakan kami juga tidak bisa memaksa makanya nanti kami laporkan lagi ke pimpinan untuk tindak lanjutnya bagaimana,” ujarnya.

Didi pun mengonfirmasi bahwa, rekayasa lalu lintaa tersebut bukanlah kebijakan untuk menutup. Melainkan, hanya pengalihan sementara. Sebab intensitas padatnya kendaraan mesti dikurangkan saat pengerjaan revitalisasi pasar dilaksanakan.

“Ada penolakan, pemilik toko takut tokonya sepi. Sebenarnya toko ini kan awal mulanya mau dibongkar ternyata mendapat penolakan juga, karena mereka tidak mau menjual SHM, pada dasarnya ini tidak clear kamu mau melaksanakan ini jadinya terhambat juga. Jalan itu juga tidak ditutup, hanya pengalihan saja,” pungkasnya Didi.

Baca Juga :  Harga Cabai Balikpapan Melonjak Jelang Nataru, Pedagang Mesti Terapkan Strategi Cermat

[RUL/TSN]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *