Dok.Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris. (Nuraini/Mediakata.com)
MEDIAKATA.COM, Bontang- Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyayangkan sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab, lagi-lagi tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas terkait pembebasan lahan di Bontang Lestari.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sudah tiga kali RDP ini dilakukan dan mengundang DLH Provinsi, tapi tidak sekalipun hadir. Padahal, kehadiran mereka sangat diperlukan untuk memberi penjelasan terkait persetujuan analisis mengenasi dampak lingkungan (AMDAL) khususnya kawasan industri Bontang.
“Karna DLH Provinsi ini outputnya adalah terkait persetujan AMDAL, yang akan menajadi pedoman dalam melakukan aktivitas dikawasan tersebut,” ungkapnya kepada wartawan Mediakata.com.
Pria yang sekaligus menjadi pimpinan RDP itu mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara jelas apa isi dari AMDAL yang diajukan oleh PT Kawasan Industri Bontang (KIB). Sebab, hal itu nantinya akan memberi pengaruh besar tehadap kepentingan ekonomi, sosial, tenaga kerja, dan secara pralel juga mendistribusikan isu lingkungan.
“Makanya kehadiran mereka sangat kita perlukan,” kata dia. Agus Haris juga menyampaikan, sikap DLH Provinsi yang tidak pernah menghadiri RDP perlu dipertanyakan. Karna dinilai seolah-olah sembunyi dan menghindar untuk datang.
Maka dari itu, ia menegaskan agar pada rapat selanjutnya DLH provinsi bisa datang untuk memberi penjelasan terkait kajin kawasan industri Bontang.
“Ini memang tidak mau datang, atau takut. Jangan sembunyi! harus hadir disini karna hasil dari persetujan AMDAL itu akan mempengaruhi status ekonomi, sosial dan libgkungan hidup Kota Bontang,” tutupnya.
Adv/NR/24
