MEDIAKATA.COM, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menanggapi isu yang beredar di tengah masyarakat terkait rencana pembangunan kawasan Pecinan atau Chinatown di lokasi bekas Pasar Subuh.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Samarinda bersama pihak pedagang, pemilik lahan, serra instansi terkait pada Kamis (15/5/2025), Aris tidak membantah adanya rencana proyek tersebut, meskipun menyebut harapannya kecil jika dikaitkan langsung dengan program yang tengah berjalan.
“Kalau soal proyek Chinatown itu, kecil harapannya, karena itu sebenarnya bagian dari program lanjutan dalam masterplan yang digagas Pak Wali Kota,” ujar Aris saat diwawancarai oleh media ini, Kamis (5/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa rencana pengembangan kawasan tersebut lebih mengarah pada penataan ruang dan pengembangan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda.
Namun demikian, Aris juga mengungkap bahwa proses lelang untuk proyek lanjutan Teras Samarinda yang salah satunya mencakup area Pasar Subuh sudah dilakukan.
“Setahu saya, informasi yang kami terima, sudah ada proses lelang dan bahkan penetapan pemenang terhadap beberapa segmentasi lanjutan dari proyek Teras Samarinda itu,” ucapnya.
Menurut Aris, proyek Teras Samarinda dibagi dalam lima segmen, dan sebagian di antaranya sudah memasuki tahap pelaksanaan setelah proses lelang selesai.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa lokasi eks Pasar Subuh bukan termasuk kawasan perdagangan berdasarkan zonasi RTRW.
“Seperti disampaikan Ketua Komisi I (Samri Shaputra) tadi, lokasi itu bukan masuk kawasan perdagangan. Jadi tetap harus dilihat dulu dari aspek tata ruangnya,” tambahnya.
Pernyataan Aris ini memperkuat dugaan bahwa relokasi pedagang Pasar Subuh tidak hanya soal penertiban, tetapi juga berkaitan dengan rencana besar pembangunan kota.
Legislator asal PKB itu pun mendorong agar seluruh rencana pembangunan tetap transparan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak.
“Yang terpenting adalah keterbukaan kepada publik. Kalau memang ada proyek pembangunan, maka masyarakat harus tahu. Jangan sampai kebijakan merugikan rakyat hanya demi pembangunan yang tak komunikatif,” tutupnya.
DPRD SMD18.
