MEDIAKATA.COM, Samarinda – Beredar informasi di tengah masyarakat Kota Samarinda soal akan dibangunnya proyek baru di atas lahan bekas Pasar Subuh Samarinda, dan kini mencuat ke publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai motif relokasi pedagang. Namun hingga kini, kaitannya dengan DPRD Kota Samarinda menyatakan belum menerima informasi resmi terkait rencana pembangunan tersebut.
“Sejauh ini isu tersebut belum terkonfirmasi ke kami, belum ada,” ungkap Anggota DPRD Samarinda, Victor Yuan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pedagang Pasar Subuh, Rabu (15/5/2025) beberapa waktu lalu.
Dengan berbagai pengaduan isu itu, Victor meminta publik untuk bisa memisahkan antara hak pribadi pemilik lahan dan proses relokasi yang menyisakan persoalan sosial. Ia menegaskan bahwa pemilik lahan memang memiliki hak atas properti miliknya, termasuk jika ingin membangun proyek apapun di atasnya.
“Jika benar pada Lahan yang ada sekarang adalah milik pribadi. Kalau dia mau buat apa, itu hak dia juga. Tapi prosesnya juga perlu kejelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman” jelasnya.
Victor menyoroti bahwa komunikasi yang buruk sejak awal menjadi akar persoalan dalam relokasi ini. Ia berharap ke depan pemerintah dan pemilik lahan bisa menjalin dialog yang lebih terbuka dengan para pedagang, sehingga kebijakan tidak menimbulkan penderitaan sosial.
“Sebaiknya prlu ada komunikasinya berjalan dengan baik. Karena yang terjadi kemarin, justru memperkeruh suasana,” sambungnya.
Sisi lainnya, Ia juga menyayangkan insiden yang menimpa rekannya sesama anggota dewan, Ahmad Vananzda, yang sempat hadir langsung di lokasi namun mengalami perlakuan tidak menyenangkan.
“Pak Ahmad Vananzda sebagai perwakilan DPRD di dapil itu hadir sendiri dan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kami sebagai lembaga,” katanya.
Victor menegaskan bahwa DPRD Samarinda akan tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pengawal kepentingan rakyat, serta akan memastikan tidak ada tindakan atau proyek yang dibangun dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
ADV/SMD6.
