MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Upaya DPRD Kota Samarinda mendorong pembaharuan Perda Ketenagakerjaan di Samarinda akan segera dilaksanakan oleh DPRD setempat, hal tersebut dipicu dengan tuntutan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja yang baru.
Dalam pembahasan awal bersama pemangku kepentingan, isu batas usia kerja langsung mencuat sebagai perhatian utama, memicu perdebatan soal perlindungan tenaga kerja versus fleksibilitas investasi di daerah.
“Kami sampaikan bahwa Pemutakhiran Perda Ketenagakerjaan mutlak diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan terbaru, terutama pasca terbitnya UU Cipta Kerja,” ujar Novan, Jumat 30 Mei 2025.
Terkait upaya revisi tersebut kali ini secara khusus mengundang perwakilan media dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda. Novan menyatakan kedua pihak tersebut merupakan sasaran penting sosialisasi sekaligus diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif.
“Perlu Kami sampaikan bahwa berbagai masukan dari masyarakat maupun pihak terkait yang dimana kebutuhan dan tantangan ketenagakerjaan spesifik di Samarinda hari ini sangat diperlukan dorongan pada sistem regulasi sekaligus hal yang berkaitan dengan permasalahan administraif”, sambung Novan.
Politisi ini Novan mempertanyakan apakah wacana itu mengacu pada perluasan rentang usia produktif atau penghapusan batasan usia kerja secara mutlak. Ia juga menyoroti perbedaan praktik di sektor swasta dan pemerintah.
“Perlu diketahui bahwa di swasta, usia produktif seringkali berakhir sebelum 55 tahun, berbeda dengan sektor pemerintah. Peraturan baru nanti harus mampu melindungi hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi. Kepentingan mana yang lebih diutamakan perlu kejelasan,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya definisi yang sangat jelas mengenai batas usia kerja agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
DPRD SMD.
