MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan perlunya kajian menyeluruh dalam merumuskan regulasi perlindungan bagi pekerja non-formal, khususnya Asisten Rumah Tangga (ART), mengingat kompleksitas hubungan kerja perorangan yang belum tersentuh payung hukum yang jelas.
Pernyataan ini disampaikan Pasie menanggapi urgensi perlindungan hak bagi pekerja non-formal yang selama ini kerap mengeluhkan ketiadaan payung hukum yang jelas.
“Hal yang sangat memprihatinkan yakni adalah pekerja non-formal sering mengeluh hak mereka tidak terpenuhi karena belum ada aturan yang menjadi acuan,” ujarnya, Senin, 2 Juni 2025.
Novan mengakui kompleksitas penyusunan regulasi ini, terutama karena banyak pekerjaan non-formal melibatkan hubungan kerja perorangan, bukan badan hukum.
“Ada lagi contoh nyatanya adalah kerja sama langsung antara ibu rumah tangga sebagai pemberi kerja dengan ART sebagai pekerja perorangan. Ini berbeda dengan kerja sama melalui lembaga penyedia yang umumnya memiliki klausul perjanjian jelas,” sambungnya.
Ia menekankan, DPRD Samarinda perlu menggali masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari perspektif hukum, untuk merumuskan mekanisme perjanjian kerja yang adil bagi kedua belah pihak.
“Kami belum bisa merinci bentuk peraturannya saat ini. Banyak aspek yang harus dipenuhi, termasuk kajian hukum menyeluruh,” tambah Novan.
Pasie juga menyoroti beberapa tantangan spesifik dalam sektor ini, seperti ketidakjelasan durasi kerja, status pekerja yang tinggal di tempat kerja (live-in), dan pelebaran job desc di luar kesepakatan awal.
“Misalnya, apakah ART yang tinggal di tempat kerja berhak atas lembur? Atau bagaimana jika tiba-tiba diminta membantu usaha sampingan? Ini memerlukan kejelasan aturan,” paparnya.
Ia mengakui bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja domestik telah menjadi perhatian nasional, merujuk pada draf RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sedang digodok DPR RI.
DPRD SMD.
