MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Tercatat Kasus HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TBC) di Kota Samarinda, kini menjadi sebuah perhatian serius.
DPRD Samarinda dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, menggelar rapat membahas persoalan ini, DPRD Kota Samarinda menganggap bahwa persoalan ini, merupakan kondisi darurat, seiring meningkatnya jumlah kasus setiap tahun, Selasa (28/10/2025).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menjelaskan, sebenarnya Kota Samarinda telah memiliki Peraturan Daerah (Perda), tentang penanggulangan HIV/AIDS, sejak tahun 2007.
Sisi lain, aturan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi, dengan kondisi Kota Samarinda saat ini, hal ini dikarenakan sudah banyak ketentuan baru dari pusat, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), hingga Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Wali Kota.
”Perda Kita memang sudah ada, akan tetapi sudah tidak sesuai dengan regulasi yang lebih baru. Jadi, semua perangkat hukum di atasnya sudah lengkap, tinggal Perda nya saja yang perlu diperbaharui,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, penanganan kasus HIV dan TBC harus segera dilakukan secara terpadu, karena kedua penyakit ini memiliki efek keterkaitan yang cukup erat, mulai dari segi penularan, gaya hidup, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.
”Kalau kita bicara penanggulangan, kita tidak hanya berbicara soal pengobatan saja, akan tetapi juga tindakan pencegahannya, mulai dari promosi kesehatan, hingga rehabilitasi sosial bagi para penderita. Karena HIV dan TB ini, bukan hanya masalah medis saja, tetapi juga merambah ke sosial,” tegasnya.
Komisi IV sendiri, juga telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah Puskesmas dan pasien di wilayah Kota Samarinda Seberang dan Loa Janan, untuk melihat langsung kondisi penanganan di lapangan.
Dari hasil pengamatan, kasus HIV dan TBC banyak ditemukan di wilayah – wilayah dengan tingkat ekonomi rendah.
(Adv/dprdsamarinda/ys)*
