MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Pengarusutamaan gender (PUG) kembali menjadi isu struktural yang ingin dikuatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2025. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pemerintah mencoba membangun sistem yang memastikan seluruh kebijakan publik mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara proporsional.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menjelaskan bahwa penguatan PUG bukan dimaksudkan untuk menambah kegiatan baru, tetapi memperbaiki cara lembaga pemerintah menyusun program.
“Kadang kita mengira kesetaraan gender hanya bermakna keseimbangan jumlah, padahal yang lebih penting adalah memastikan seluruh proses pembangunan mempertimbangkan pengalaman gender yang berbeda. Jika tidak terukur sejak awal, banyak program akan gagal menyentuh kelompok yang seharusnya menerima manfaat,” ujarnya.
Untuk itu, DP3A menyiapkan rancangan peningkatan kapasitas yang lebih sistematis, termasuk pendampingan penyusunan anggaran responsif gender di perangkat daerah. Pelatihan analisis gender akan diberikan kepada aparatur, sementara pemutakhiran data terpilah disiapkan sebagai basis kebijakan.
“Kita ingin memastikan dinas teknis memahami bahwa gender bukan isu yang berdiri sendiri. Ia melekat pada program pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur,” jelas Idham.
Agenda pemberdayaan perempuan menjadi komponen lain yang diperkuat. DP3A memproyeksikan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan, ekonomi produktif, dan ruang pengambilan keputusan lokal.
Menurut Idham, kebijakan yang tidak memberikan ruang partisipasi yang setara akan menghambat produktivitas perempuan sekaligus memperbesar ketimpangan kesejahteraan.
“Pengarusutamaan gender membantu kita melihat di mana ketimpangan itu berada, lalu mencari solusi berbasis data,” katanya.
Ia menilai PUG memiliki implikasi jangka panjang bagi tata kelola pembangunan daerah. Ketika isu gender ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur kebijakan, maka seluruh proses perencanaan akan lebih akurat dan berdampak.
“Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang mempertimbangkan semua kelompok,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
