MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Mekanisme perencanaan berbasis usulan desa menjadi fondasi program pemberdayaan ekonomi perempuan di Kutai Timur (Kutim). Dalam dua tahun terakhir, DP3A memperkuat pola perencanaan partisipatif melalui integrasi usulan Musrenbang, alokasi anggaran, dan pemetaan kebutuhan lokal. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dan kebutuhan faktual masyarakat desa.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menjelaskan bahwa metode penyusunan program dibangun sebagai respon atas berbagai ketidakefektifan program lama. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi menetapkan pelatihan dari atas ke bawah.
“Kami menghindari pola lama di mana program disusun tanpa mendengar suara desa. Usulan masyarakat menjadi bahan baku utama agar pelatihan tepat sasaran,” katanya.
Selain berbasis usulan masyarakat, DP3A membangun kemitraan institusional dengan lembaga non-pemerintah seperti ASPAI untuk memastikan keberlanjutan pendampingan. Kerja sama ini dianggap relevan karena pelatihan ekonomi memerlukan bimbingan lanjutan agar peserta dapat mengonversi keterampilan menjadi usaha.
Di sisi lain, dinamika perencanaan masih menghadapi kendala. Sebagian besar desa lebih mengutamakan pengajuan proyek infrastruktur dibandingkan program pemberdayaan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada skala program yang dapat dijalankan DP3A.
“Usulan pemberdayaan masih sedikit. Karena anggaran mengikuti jumlah usulan, ruang fiskal kami menjadi terbatas,” jelas Idham.
Melalui pendekatan partisipatif ini, DP3A berharap bisa membangun pola perencanaan yang lebih stabil, khususnya pada sektor ekonomi perempuan.
“Meningkatnya partisipasi desa dalam mengusulkan pelatihan akan memperluas kesempatan perempuan dalam mengakses keterampilan yang relevan dengan konteks sosial ekonomi mereka,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
