MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengevaluasi pelaksanaan program, realisasi anggaran tahun berjalan, serta membahas rencana kebutuhan anggaran layanan publik hingga 2027.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menilai realisasi anggaran dan pelaksanaan program Dishub pada semester pertama masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan yang dipaparkan, dari total alokasi APBD sekitar Rp79 miliar, realisasi fisik dan keuangan baru mencapai kisaran 30 persen atau sekitar Rp29 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah target ideal pertengahan tahun. Meski demikian, pihaknya memahami kondisi tersebut setelah memperoleh penjelasan dari Dishub mengenai sejumlah kendala teknis yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, sebagian besar anggaran pada paruh pertama masih digunakan untuk membiayai aktivitas operasional rutin. Sementara itu, pekerjaan fisik yang memiliki nilai anggaran besar belum dapat berjalan optimal karena masih terdapat penyesuaian administrasi dan teknis di lapangan.
Salah satu hambatan utama adalah perubahan lokasi pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), baik yang didanai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi maupun melalui usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Pergeseran titik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Komisi III berharap seluruh proses administrasi segera rampung sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai pada paruh kedua tahun ini. Dengan percepatan pelaksanaan proyek, serapan anggaran diharapkan meningkat dan target pembangunan infrastruktur transportasi Kota Samarinda dapat tercapai sesuai rencana.
(Adv/DPRD Kota Samarinda)
