MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Upaya penyempurnaan penyaluran bantuan sosial di Kutai Timur (Kutim) tengah dibangun melalui pendekatan yang lebih rapi dan sistematis. Dinas Sosial menyebut bahwa titik awal dari seluruh kebijakan kesejahteraan berada pada meja perangkat desa. Di tingkat inilah informasi dasar dihimpun, diverifikasi, dan kemudian menjadi pijakan bagi keputusan kabupaten.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menggambarkan peran desa sebagai simpul yang tidak tergantikan. Ia menekankan bahwa desa menjadi penghubung antara dinamika sosial masyarakat dan perumusan kebijakan pemerintah daerah.
“Desa itu garda pertama. Mereka yang melihat perubahan ekonomi warga sehari-hari, karena mereka tinggal di lingkungan yang sama dan tahu siapa yang benar-benar layak mendapat bantuan,” katanya.
Menurutnya, tanpa ketelitian, data dapat bergeser dan menimbulkan ketidakadilan. “Pendataan bansos itu bukan pekerjaan yang bisa diperlakukan hanya sebagai rutinitas administratif. Ada tanggung jawab moral di dalamnya,” lanjutnya.
Ia mengatakan bahwa berbagai mismatch data yang ditemukan selama ini sebagian besar berasal dari jeda waktu pembaruan yang terlalu panjang. Ada warga yang sudah mampu tetapi belum dikeluarkan dari data, atau sebaliknya. Karena itu, sinkronisasi lintas level kini menjadi agenda penting Dinsos.
“Kami ingin desa dan kabupaten bergerak dalam ritme yang sama. Banyak masalah muncul hanya karena database tidak bergerak serempak,” ujarnya.
Pendekatan baru ini, menurut Ernata, bakal diarahkan untuk memastikan bahwa bantuan tidak hanya tersalurkan tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran.
“Dinsos terus mendorong desa mengaktifkan kembali mekanisme musyawarah pendataan, agar keputusan penerima bansos diambil secara kolektif,” tuturnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
