MEDIAKITA.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu layanan pendampingan bagi perempuan dan anak, terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan cepat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menegaskan bahwa sektor perlindungan tetap masuk kategori layanan prioritas yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun.
Kepala Dinas P3A Kutim, Idam Cholid, menjelaskan bahwa pemerintah memahami konsekuensi serius jika layanan pendampingan dihentikan.
“Kalau sudah menyangkut kasus kekerasan atau permintaan pendampingan dari polisi, terutama untuk anak, dinas tidak boleh menolak. Masyarakat tidak peduli soal pemangkasan anggaran, yang mereka tahu persoalannya harus ditangani segera dan tidak boleh tertunda,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghentian layanan bisa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat karena keluarga korban sangat bergantung pada intervensi pemerintah.
Idam memastikan bahwa efisiensi hanya diberlakukan pada kegiatan non-layanan, seperti perjalanan dinas, pengadaan perlengkapan, atau agenda seremonial. Seluruh aktivitas yang tidak berdampak langsung pada indikator pelayanan publik akan dipangkas agar ruang fiskal daerah tetap terkendali.
“Yang kami sesuaikan itu hanya kegiatan administratif. Semua layanan inti, khususnya yang berhubungan dengan keselamatan perempuan dan anak, tidak boleh tersentuh,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa selama ini masyarakat tidak memiliki ruang waktu untuk memahami alasan administratif pemerintah. Karena itu, dinas harus hadir tanpa menyinggung persoalan anggaran.
“Warga tidak akan menerima alasan teknis. Kalau layanan berhenti, mereka pasti kecewa dan menganggap pemerintah lepas tangan. Karena itu, kami menjaga agar semua intervensi tetap berjalan,” tuturnya.
Dengan menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai layanan utama, P3A Kutim berupaya menjaga stabilitas sosial di tengah efisiensi fiskal. Idam menegaskan bahwa internal dinas akan beradaptasi untuk mencapai target efisiensi tanpa mengurangi kualitas pendampingan.
“Urusan efisiensi kami atur di dalam. Yang penting bagi publik, layanan perlindungan tidak berhenti dan tetap tersedia saat mereka membutuhkannya,” pungkas Idam. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
