MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda berupaya mengatasi persoalan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan merencanakan program Jemput Sampah. Berkaitan dengan itu, Anggota DPRD Kota Samarinda pun turut mendukung, karena itu merupakan langkah proaktif yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif limbah di lingkungan.
Beberapa waktu lalu DLH Kota Samarinda telah membeberkan inovasi barunya menanggapi persoalan sampah di Kota Tepian. Guna memudahkan masyarakat dalam membuang sampah, pihaknya pun juga tidak akan kerepotan.
Terkait solusi yang ditawarkan DLH tersebut, Anggota Dewan Kota pun ikut bicara. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra mengungkapkan, gebrakan tersebut merupakan upaya yang perlu di coba oleh pihak DLH.
Ia menjelaskan, pengambilan sampah langsung dari rumah selain memudahkan masyarakat, juga dapat menjadi solusi pelanggaran bagi warga yang buang sampah di luar jadwal.
“Kalau dari banyak fakta lapangan memang ada banyak sekali sampah yang menjadi masalah, khususnya di Tempat Penampungan Sementara atau TPS,” ungkapnya Samri, Sabtu (16/3/2024).
Meski inovasi telah diutarakan, Legislator Kota itu pun menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh DLH. Yakni tenaga kerja yang mencukupi, agar program yang di usung dapat terealisasikan.
Ia menuturkan, setidaknya, DLH mesti memiliki SDM sebanyak 2 ribu agar program tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Sebab, waktu pengerjaan yang efisien dan efektif adalah dengan mengerahkan satu personel di satu Rt.
“Tidak mungkin satu orang disuruh memungut sampah di masing-masing rumah se-kecamatan, waktunya tidak cukup. Jadi efektifnya satu orang ya satu RT idealnya,” imbuhnya.
Selain memenuhi SDM yang diperlukan, ia pun menyoroti pentingnya kesanggupan DLH untuk memberikan gaji kepada personel penjemput sampah jika terlaksana.
Politisi Fraksi PKS itu pun menilai, dengan biaya retribusi yang besar, yakni Rp 25 ribu perbulan tiap rumah, maka paling tidak DLH mesti menyiapkan Rp 3-4 miliar per bulan untuk memberikan gaji Rp 15 juta per bulan kepada SDM.
“Sanggup apa tidak pemkot mengeluarkan anggaran segitu. Tapi kalau mereka dibayar dari anggaran iuran itu ya lumayan juga bisa membantu,” pungkasnya.
[RUL/TSN]
