SPBU Untuk ASN, Eko: Perlu Dipertimbangkan Lebih Dalam Lagi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Eko Elyasamoko. (Iswan/Media Kata)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), di Jalan MT Haryono, Kota Samarinda.

Pembangunan itu bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di sejumlah SPBU yang ada di Kota Tepian.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Eko Elyasamoko turut merespon hal tersebut. Ia mengatakan untuk fungsi dan tujuannya harus diteliti lebih dalam lagi, agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.

“Pembangunan itu perlu pengecekan lebih dalam, agar nantinya setelah SPBU itu terealisasi tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi karena pembangunan itu,” ucapnya kepada mediakata.com.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap lokasi pembangunan SPBU tersebut, apakah menimbulkan dampak positif ataupun negatif kepada masyarakat.

“Mungkin SPBU bekas TNI yang ada di mt haryono itu, nanti kami akan cek ke lokasi, karena SPBU itu kan memiliki dampak lingkungan yang luar biasa juga, jadi jangan sampai di situ terjadi penumpukan yang tidak sesuai oleh pemerintah,” katanya.

Kemudian, Politisi Demokrat ini mengkhawatirkan pembangunan SPBU ini akan menjadi masalah, karena jangan sampai masyarakat merasa dibedakan dan tidak diprioritaskan.

“Memang tetap harus kita pertimbangkan lagi. Jangan sampai pemerintah kota mudah mendapatkan BBM tapi di masyarakat masih mengantri, ini kan masalah,” ujarnya.

Legislator Basuki Rahmat ini pun mengharapkan Pemkot lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena Pemerintah itu adalah pelayan untuk kesejahteraan warganya.

“Menurut saya pembangunan ini belum urgent, pemkot kan melayani masyarakat, tapi kalau pemerintah yang diutamakan ya kasian masyarakatnya, maka dari itu masyarakat yang harus diutamakan kenyamanan dan kesejahteraannya,” tandasnya. [ADV/ISN]

Most Recent

01

Akmal Malik Resmi Jadi Pj Gubernur Kaltim Menggantikan

[ccc_my_favorite_select_button post_id="3494"]
02

BREAKING NEWS: Penutupan Pesta Adat Erau Pelas Benua

[ccc_my_favorite_select_button post_id="3486"]
03

PMII Samarinda Gelar Dialog Pembangunan, Soroti Peningkatan Kualitas

[ccc_my_favorite_select_button post_id="3480"]
04

Diduga Buntut Kebakaran TPA Bukit Pinang, Samarinda Diselimuti

[ccc_my_favorite_select_button post_id="3477"]
05

OPD Turun Tangan Sapu Bersih Stadion Aji Imbut

[ccc_my_favorite_select_button post_id="3474"]

SPBU Untuk ASN, Eko: Perlu Dipertimbangkan Lebih Dalam Lagi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Eko Elyasamoko. (Iswan/Media Kata)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), di Jalan MT Haryono, Kota Samarinda.

Pembangunan itu bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di sejumlah SPBU yang ada di Kota Tepian.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Eko Elyasamoko turut merespon hal tersebut. Ia mengatakan untuk fungsi dan tujuannya harus diteliti lebih dalam lagi, agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.

“Pembangunan itu perlu pengecekan lebih dalam, agar nantinya setelah SPBU itu terealisasi tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi karena pembangunan itu,” ucapnya kepada mediakata.com.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap lokasi pembangunan SPBU tersebut, apakah menimbulkan dampak positif ataupun negatif kepada masyarakat.

“Mungkin SPBU bekas TNI yang ada di mt haryono itu, nanti kami akan cek ke lokasi, karena SPBU itu kan memiliki dampak lingkungan yang luar biasa juga, jadi jangan sampai di situ terjadi penumpukan yang tidak sesuai oleh pemerintah,” katanya.

Kemudian, Politisi Demokrat ini mengkhawatirkan pembangunan SPBU ini akan menjadi masalah, karena jangan sampai masyarakat merasa dibedakan dan tidak diprioritaskan.

“Memang tetap harus kita pertimbangkan lagi. Jangan sampai pemerintah kota mudah mendapatkan BBM tapi di masyarakat masih mengantri, ini kan masalah,” ujarnya.

Legislator Basuki Rahmat ini pun mengharapkan Pemkot lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena Pemerintah itu adalah pelayan untuk kesejahteraan warganya.

“Menurut saya pembangunan ini belum urgent, pemkot kan melayani masyarakat, tapi kalau pemerintah yang diutamakan ya kasian masyarakatnya, maka dari itu masyarakat yang harus diutamakan kenyamanan dan kesejahteraannya,” tandasnya. [ADV/ISN]