MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang, menyoroti sejumlah jalan rusak di Kaltim. Pihaknya pun berkordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) Kaltim. Harap upaya perbaikan infrastruktur dapat tereleasasi cepat.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengungkapkan terdapat beberapa sendi jalan di wilayah Kaltim mengalami kerusakan. Menurutnya, kerusakan yang ada merupakan bagian kewenangan Pemerintah Pusat.
“Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik,” ucap Veridiana, Rabu (25/10/2023).
Ia pun membeberkan, bahwa beberapa sendi jalan di benua etam yang sedang dalam kondisi rusak, mencapai sekitar 1.500 kilometer.
Ia melanjutkan, pihaknya akan mengupayakan agar Pemerintah Pusat menilik persoalan infrastruktur tersebut. Mengingat Kaltim akan berstatus IKN.
“Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan,” ungkapnya.
Legislator itu melanjutkan, pembenahan jalan rusak wilayah Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kabupaten lainnya, menggunakan dana APBN 2023 dengan jumlah sekitar 2 triliun. Sedangkan pembuatan jalan wilayah khusus IKN mendapat 8 triliun.
Veridiana pun menyoroti, jalan longsor di Jalan Anggana, Samarinda yang masuk kategori pembenahan baru-baru ini. Sedangkan kejadian longsor tersebut terjadi pada satu tahun lalu.
“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” tegasnya.
Selain itu, ia terus mengawasi perbaikan jalan di dua wilayah, yakni Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sambutan.
“Kedua tempat itu sedang dikerjakan (perbaikan) dengan anggaran APBD Provinsi. Kami akan lihat progresnya, apakah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran,” imbuhnya.
Dewan tersebut pun, berharap agar pembenahan infrastruktur jalan di benua etam, dapat disegerakan. Supaya masyarakat Kaltim dapat menikmati akses kendaraan darat.
“Kami yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kami demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya.
[ADV/RUL/TSN]
