Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni, menyoroti tantangan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur. Joni mengakui bahwa proses pembahasan APBD sering mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang dianggap lebih rumit daripada sebelumnya.
Menurut Joni, tahap-tahap pembahasan anggaran seringkali mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” ungkapnya.
Joni berharap agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, terutama teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran. Joni juga menekankan pentingnya memberikan pelatihan sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam persiapan menghadapi rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tambah Joni. Dengan menyadari tantangan pembahasan APBD, Joni mendorong pemerintah daerah untuk berbenah diri agar dapat bersaing dengan wilayah lain dan siap menghadapi masa depan yang semakin kompleks, terutama dengan perpindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur.
“Saya tetap yakin untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur kita sudah mulai berjalan,” pungkasnya dengan optimisme.ADV
