Sangatta – Fenomena pesatnya pembangunan restoran dan rumah makan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selama beberapa tahun terakhir, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Sangatta, menarik perhatian pihak legislatif.
Namun, disayangkan bahwa kontribusi investasi dari sektor restoran tidak sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Faizal Rachman, menyoroti masalah ini karena banyak restoran yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang menetapkan 10 persen dari pendapatan.
Tanpa menyebutkan nama, Faizal menyampaikan keprihatinannya terhadap satu restoran yang diduga tidak memenuhi kewajiban wajib pajak (WP) dengan hanya membayar Rp 500 ribu per bulan, meskipun pendapatannya mencapai ratusan juta.
“Seharusnya, dengan jumlah pengunjung dan pendapatan yang tinggi, pajak yang dibayarkan juga sebanding. Jika sudah ada 10 orang pengunjung, pajaknya saja sudah mencapai Rp 500 ribu. Bayar Rp 500 ribu per bulan sepertinya tidak masuk akal,” ungkap Faizal dalam pernyataannya.
Atas ketidakpatuhan ini, restoran tersebut kini tengah diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Timur (Kaltim).
Faizal menegaskan bahwa beberapa restoran besar, terutama yang dikenal ramai dan populer, saat ini sedang berada di bawah pengawasan intensif.
Menurut informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapemda) Kutim, seharusnya restoran tersebut seharusnya membayar pajak sekitar Rp 200 juta, namun mereka menolak untuk melunasi kewajiban tersebut.
“Dalam situasi di mana PAD masih terbatas, kita harus mendukung pembangunan infrastruktur dengan pembayaran pajak yang adil.
Kita harap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa memahami pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan daerah,” tandas Faizal, yang merupakan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.ADV
