MEDIAKATA.COM, KAB. KUTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hj. Sulasih, S.Sos, kembali menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Ke-1 bertema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis” yang digelar di Jln. Apt. Pranoto No. 19 Rt. 56, Desa sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim, Jumat (23/01/2026).
Dalam sambutannya, Sulasih menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut konsep trias politika, yakni pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga lembaga utama, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
“Sebagaimana diketahui pada tatanan Kekuasaan eksekutif yakni pelaksanaan pemerintahan dan undang-undang, mulai dari Presiden hingga pemerintah di tingkat daerah, termasuk kepala desa. Sementara legislatif bertugas membuat peraturan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan yudikatif berperan menegakkan hukum dan keadilan,” jelasnya.
Sisi lain hadir dari kalangan akademisi yakni Bapak Dr. Ramdanil Mubarok, S.Pd. I., M.M, yang juga hadir sebagai narasumber, menambahkan lembaga legislatif seperti DPRD merupakan perwakilan rakyat memiliki fungsi penting dalam membentuk peraturan daerah sekaligus mengawasi kinerja pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan perangkat daerah lainnya.
Menurutnya, seluruh lembaga negara pada dasarnya berasal dari rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi harus terus diperkuat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pemerintahan.
“Secara subtansi bahwa Demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum namun, Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik,” ujarnya.
Sulasih menambahkan, Dan sebagai forum terbuka, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan demi pembangunan daerah yang lebih baik melalui PDD tersebut.
“Kegiatan hari ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat demokrasi daerah. Dengan partisipasi publik yang aktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, maka kami pun masih mengharapakn berbagai saran dan masukan dari keterlibatan masyarakat” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim).
