Dok.Pernyataan Sikap Civitas Akademika Universitas Mulawarman (Unmul) oleh seluruh masyarakat di kampus tersebut digelar tepatnya di Lapangan Rektorat. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Civitas Akademika Universitas Mulawarman (Unmul) memberikan pernyataan sikap menuntut netralitas Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024 dan menekankan pentingnya demokrasi yang jujur dan adil di Lapangan Rektorat pada Rabu (7/2/2024).
Beberapa kampus di Indonesia, termasuk Universitas Mulawarman (Unmul), mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sikap Presiden Joko Widodo dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.
Unmul menilai bahwa Presiden tidak netral dalam proses pemilihan tersebut. Penilaian ini muncul sebagai respon terhadap tindakan dan pernyataan yang dianggap tidak mendukung prinsip netralitas dalam konteks politik nasional. Meskipun pemerintah belum merespon secara langsung terhadap pernyataan tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab kepemimpinan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Agenda yang bertemakan Lawan Tiran Kekuasaan, Selamatkan Demokrasi itu telah dihadiri puluhan civitas akademika termasuk dosen dari berbagai fakultas, seperti Fakultas Hukum, Fisip, Ekonomi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Tak hanya itu, perwakila dari Badan Eksekutif Mahasiswa Unmul pun turut hadir.
Agenda pernyataan sikap yang dipimpin oleh Guru Besar Pertanian Unmul Prof. Aswin itu menyatakan, Pemilu yang mestinya berjalan dengan adil tak bersifat netral. Sehingga memicu pernyataan sikap civitas akademika diseluruh Indonesia.
“Beberapa hari lalu kita lihat bahwasannya hari ini segenap civitas akademika Universitas yang ada di Indonesia pun mulai menyatakan sikap,” ungkapnya.
Sebagai sebuah ketidakbenaran, Unmul pun tak tinggal diam ikut serta untuk sama-sama menjaga Republik ini dengan bertindak.
“Situasi ini menuntut tanggung jawab kita untuk bersikap, sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita, sebagai harta dalam tanggung jawab moral kaum intelegensia,” jelasnya.
Aswin menarasikan beberapa poin yang mestinya menjadi catatan Negara dimana Presiden RI haruslah bersikap netral pada Pemilu 2024. Karena, dengan regulasi yang mendukung hal tersebut, dinilai dapat mencederai demokrasi di Indonesia.
“Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden untuk anak dan keluarganya,” tegasnya dalam pernyataan sikap.
Ia pun melanjutkan, dengan sikap netral oleh seluruh aparatur negara, ia pun menegaskan untuk tidak memihak dalam pesta demokrasi 2024 mendatang.
“Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu,” imbuhnya Aswin.
Aswin pun mengungkapkan, fasilitas negara mestinya tidak dipergunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, seperti politisasi bantuan sosial hingga bantuan pangan untuk memenangkan salah satu calon.
“Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita,” katanya.
Ia pun berharap bersama civitas akademika dan masyarakat kampus Unmul pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil seperti sebagaimana mestinya.
“Tujuan utamanya kita ingin Pemilu kali ini jujur, adil, dan bersih. Supaya pemilu kita legitimate, jangan sampai membawa masalah di kemudian hari. Hari ini seluruh fakultas ikut menyatakan sikap,” pungkasnya.
Terakhir ia pun menuturkan, bahwa para mahasiswanya akan dilibatkan pada Pemilu 2024. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi proses berjalanannya pesta rakyat nanti agar sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Fakultas hukum ada 62 mahasiswa, fakultas lain ada yang 100, Insya Allah bisa dijangkau. Mengawasi dari TPS yang ada, lalu mengajak masyarakat agar berani menyuarakan jika terjadi kecurangan,” tutupnya.
Sementara itu, Seorang akademisi sekaligus Dosen Fakuktas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah mengkritisi perlakuan pihak istana kepada teman-teman akademisi. Tak tanggung-tanggung, sebagai kaum intelektual, ia pun menyatakan pihaknya akan terus mengkritik jika terdapat sebuah unsur ketidakbenaran.
“Apa yang disampaikan istana yang seolah-olah ingin membusukkan gerakan teman-teman di kampus ini, dengan mengatakan bahwa gerakan partisan dan ditunggangi atau sebagainya, bentuk respon ini menggambarkan kekuasaan panik atas aksi teman-teman ini, kita akan terus sampaikan pesan dan kritik ke pemerintah,” tegasnya Hamzah.
Akademisi hukum Unmul yang kerap disapa Castro itu pun mengatakan, jika terdapat testimoni yang diduga melibatkan aparat penegak hukum (APH) sehingga rektor-rektor didatangi, itu merupakan salah satu bentuk tekanan yang diberikan oleh pihak negara.
“Sampai sejauh ini belum (ada tekanan) tetapi memang, ada juga yang terpengaruh karena pihak istana yang menegaskan bahwa ini gerakan partisan dan ditunggangi. Misal, ada polisi yang mendatangi rektor-rektor untuk membuat testimoni juga,” imbuhnya Castro.
Castro secara tegas mengungkapkan, saat ini pihak istana negara sangat anti kritik. Hal itu dibuktikan dengan tuduhan balik oleh negara kepada gerakan kampus yang dinilai merupakan gerakan tunggangan.
“Presiden atau istana mau mendengar mestinya terbuka dengan kritik. Tetapi selama ini istana seolah-olah bebal, seperti punya telinga tetapi tidak mendengar apa yang jadi keluhan publik. Kalau istana akomodatif, pasti mendengar seluruh keluhan publik,” tukasnya.
[RUL/TSN]
