Daerah  

Legislator Kaltim Dorong Pemerintah Realisasikan Program Pendidikan Dan Kesehatan Secara Merata

Teks foto : Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (Ist)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan tak luput dari pembahasan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.

Diketahui, Pemprov Kaltim telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 beberapa waktu lalu.

Agenda besar tersebut terlaksana berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pun juga, merupakan amanat Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Menyoroti forum itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi, mengatakan, pembahasan tersebut penting dilakukan oleh Pemerintah. Tak hanya bersama Kepala Daerah, Forkompimpda pun turut serta bergabung untuk dapat mengevaluasi dan mendiskusikan kebutuhan yang perlukan oleh daerah masing-masing.

“Terutama terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya,” ungkapnya Reza Fahlevi, Senin (6/4/2024).

Legislator Kaltim itu berpendapat, ada berbagai sektor yang kini mestinya menjadi perhatian. Seperti tenaga pendidik pada sektor pendidikan. Pasalnya, jika SDM tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada daya saing yang tak berkompeten dalam.

“Kita berharap ke depannya, baik dari segi peningkatan SDM dan kompetensi guru-guru, serta sarana prasarana untuk sekolah bisa diprioritaskan pemerintah agar makin maju,” jelasnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Gerindra itu juga menyebutkan, fasilitas kesehatan, seperti penempatan doktor, perawat, serta prasarana kesehatan, juga menjadi sorotannya.

Ia menilai, sebagai Komisi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, masih banyak lokasi kesehatan yang perlu pembenahan, agar dalam pemanfaatannya dapat dirasakan merata oleh watga Kaltim.

Baca Juga :  Atasi Limbah Rumahan, Pemdes Kayu Batu Miliki Program Pengelolaan Sampah

“Sebenarnya ada Puskemas, cuma bukan di bawah pengawasan pemerintah provinsi Kaltim. Tapi kita berharap masing-masing daerah bisa memberikan sosialisasi yang maksimal agar peran Puskemas ada di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Terakhir, sektor ketenagakerjaan juga tak luput dari perhatiannya. Sebab, tingkat daya saing serta peran masyarakat dalam IKN sangat dibutuhkan. Sangat disayangkan, jika hal itu luput dari pandangan Pemerintah.

Meski begitu, ia mengapresiasi kinerja Gubernur Kaltim sebelumnya, dan Pj Gubernur Kaltim, yang saat ini telah berupaya penuh membangun Benua Etam ke arah yang lebih baik.

“Sebagai penyangga IKN maka Kaltim harus bisa lebih siap lagi, khususnya tenaga kerja daerah. Warga harus bisa ikut andil dalam pembangunan daerah ataupun IKN,” pungkasnya.

Ia pun berharap, agar segala sesuatu dan program yang di bahas oleh Pemerintah dapat memberikan hasil yang baik untuk mensejahterakan masyarakat kedepannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *