Beri Keringanan Waktu Untuk Pedagang, Pemkot Minta Segera Penuhi Izin

Teks foto : Pedagang BBM Eceran di pinggir jalan. (Syahrul/MEDIAKATA)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang melarang para penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran. Meskipun tidak mutlak, setiap pedagang didorong untuk segera memenuhi izin usaha agar dapat beroperasi secara legal.

Diketahui, Pemkot Samarinda telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 tentang Larangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamini, dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda.

Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengatur dan meningkatkan kualitas layanan, serta keselamatan masyarakat dalam hal distribusi BBM.

Walikota Samarinda Andi Harun menjelaskan, regulasi yang diterbitkannya itu, tercipta dengan mempertimbangkan tingkat bahaya yang mungkin terjadi. Sebab, tanpa adanya standar keselamatan, telah menjadi perhatian akibat maraknya penjual BBM secara eceran yang kerao ditemukana di pinggir jalan.

Oleh karenanya, sebagai langkah antisipasi, para penjual akan diperhatikan langsung oleh Pemkot terkait pendistribusiannya melalui izin usaha yang harus dipenuhi.

Ia mengungkapkan, meskipun SK telah terbit, didalamnya tidak menyebutkan secara mutlak larangan atau diperbolehkan menjual dalam bentuk dispenser mesin Pertamini atau pom mini maupun yang berbentuk botolan.

Hanya saja, Andi Harun menegaskan, pada bagian ke satu SK tersebut, bahwa setiap kegiatan usaha penjualan BBM eceran, Pertamini, dan usaha sejenisnya di wilayah Kota Samarinda mesti dilengkapi dengan izin usaha niaga.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta memiliki klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 47892 dalam izin usahanya.

“Jika mereka bisa memenuhi syarat, kita harus terima. Kalau mereka bisa memenuhi kita nggak boleh melakukan tindakan, karena kalau ada tindakan itu artinya tidak memenuhi syarat,” ungkap Andi Harun, Jumat (10/5/2024).

Baca Juga :  AMPL Kaltim Desak Kejati Periksa KONI Dan KPU Balikpapan Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Walikota Samarinda itu menerangkan, persyaratan yang harus dipenuhi agar izin usaha diperbolehkan tidaklah mudah. Sebab, pedagang harus mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak yang bersangkutan.

“Misalnya, izin badan usaha atau izin perorangan, persetujuan tetangga. Semua syarat yang harus dipenuhi bagi kegiatan usaha yang bersangkutan, dalam arti memastikan keamanan dari risiko bahaya dan keselamatan jiwa, kerugian materil maupun non materil,” terangnya pria nomer satu Kota Samarinda itu.

Meski tegas, ia masih memperbolehkan pedagang BBM eceran untuk beroperasi. Namun, ia mendorong segala kelengkapan izin dan syarat mesti dilengkapi dalam waktu dekat.

Andi Harun pun menyayangkan, apabila hingga saat ini belum ada satu pedagang eceran pun yang telah memenuhi syarat tersebut. Ia pun berencana, akan segera menertibkan usaha ilegal tersebut, yang didasari pada surat edaran nantinya.

Meskipun berencana mengambil tindakan tegas, ia akan tetap memastikan dengan sosialisasi. Dan akan memberikan kesempatan terakhir kepada para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan memahami peran regulasi tersebut.

“Jadi alternatif tindakan tegas itu adalah opsi terakhir, tindakan terakhir,” pungkasnya.

Penulis: Syahrul Mubarok Editor: Topan Setiawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *