MEDIAKATA.COM, PPU – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, menyoroti berbagai kendala pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sepaku, terutama jalan usaha tani. Menurutnya, permasalahan ini semakin kompleks dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) yang menyebabkan semua pembangunan fisik harus melalui proses perizinan dari otorita.
“Ketika kita ingin membangun sesuatu yang bersifat fisik di Sepaku, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari otorita. Proses ini kerap menjadi kendala, padahal pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sangat mendesak,” ungkap Sariman.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah proyek yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk proyek hasil aspirasi DPRD, sering kali tertunda karena otorita belum dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan di luar kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Saat ini, otorita masih fokus pada pembangunan KIPP yang memerlukan dana besar. Bagaimana mungkin mereka memikirkan jalan usaha tani jika KIPP saja masih membutuhkan anggaran yang besar, Karena itu, harus ada solusi lain untuk pembangunan infrastruktur di Sepaku, yang masih menjadi bagian dari Kabupaten PPU,” katanya.
Sariman mengusulkan agar ke depan pembangunan jalan usaha tani lebih diarahkan kepada swakelola melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan. Hal ini dinilai lebih efisien dibandingkan mengandalkan kontraktor besar.
“Jalan usaha tani sebenarnya sudah ada, tapi kondisinya rusak karena tidak ada pengerasan dan perawatan. Maka, harus ada anggaran khusus untuk pengerasan jalan, yang bisa dilakukan dengan swakelola. Dinas PU bisa membeli material sendiri, menghampar, memadatkan, dan merawatnya tanpa harus melalui kontraktor,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung, seperti kanalisasi air dan gorong-gorong, yang menyebabkan jalan mudah rusak. Sariman menyarankan agar pemerintah memberdayakan tenaga kerja lokal untuk mendukung pembangunan infrastruktur ini.
“Gorong-gorong bisa dibuat sendiri oleh tukang-tukang lokal yang diberdayakan. Material pun bisa diatur agar lebih hemat. Jadi, tidak semua proyek harus dikontrakkan, kecuali pekerjaan seperti rigid beton atau pengaspalan yang memang membutuhkan keahlian khusus,” tambahnya.
Sariman berharap, solusi ini dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur di Sepaku.
“Dengan swakelola, pembangunan bisa lebih cepat dan hemat biaya, sehingga masyarakat, terutama petani, dapat segera merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
(Lnx)
