MEDIAKATA.COM, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim turut mendukung rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun DPRD Kota Samarinda meminta agar rencana yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ini, harus memperhatikan tujuan utamanya yakni untuk kepentingan umum serta tidak berpengaruh pada keuangan daerah.
“Saya kira gagasan atau rencana tersebut, perlu melalui proses pengkajian yang lebih mendalam dan tentunya tidak membebani anggaran daerah. Selain itu kebijakan ini juga berkonsentrasi peningkatan kinerja ASN di Samarinda,” ujar Rohim, Senin (8/9/2025).
Rohim menilai, pembangunan SPBU khusus memang menjadi solusi kendaraan dinas tidak mengantre di SPBU publik, sehingga dapat menghindari keterlambatan. Namun, kendaraan dinas harus menggunakan BBM non subsidi jika ingin mengisi di SPBU khusus.
“Jika ini menjadi solusi positif untuk mengurai antrean SPBU, Saya setuju, dan sisi lain bagi masyarakat ASN tidak ada lagi alasan keterlambatan saat bekerja. Tapi saya pertegas kembali bahwa pengisiannya harus non subsidi,” tegasnya.
Lebih lanjut, selain menjadi solusi bagi pegawai, distribusi BBM yang ditujukan bagi masyarakat juga tidak terganggu. Sehingga, peruntukan bahan bakar bersubsidi bisa tepat sasaran.
Ia mengatakan, kebijakan SPBU khusus akibat kondisi antrean panjangan yang kerap terjadi di Samarinda. Hal ini membuat pemerintah terus mencari gagasan untuk mengurai kepadatan antrean di SPBU.
(Adv/dprdsamarinda/ys)*
