MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Di Kutai Timur, harga dan ketersediaan semen serta pasir bukan sekadar isu teknis industri. Kedua komoditas itu menjadi nadi bagi pembangunan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari ruang kelas hingga puskesmas. Karena itu, pemerintah daerah menempatkannya dalam daftar bahan pokok penting agar pengawasannya berjalan lebih adil dan berpihak pada kebutuhan warga.
Dalam penjelasannya, Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menggambarkan bagaimana keterlambatan satu kapal pengangkut semen dapat menghentikan aktivitas pembangunan.
“Kalau pasokan macet, masyarakat yang paling merasakan. Pembangunan sekolah tertunda, rumah ibadah terbengkalai, dan aktivitas ekonomi ikut tersendat,” katanya.
Kutim, yang bukan daerah produsen, sepenuhnya bergantung pada suplai luar. Perjalanan material dari Bontang hingga Samarinda kerap menghadapi hambatan, mulai dari cuaca buruk hingga antrean bongkar muat. Situasi ini membuat harga naik secara alami sebelum sampai ke tangan kontraktor maupun warga.
Karena itu, pendekatan yang dipilih pemerintah daerah berfokus pada pemenuhan hak masyarakat atas akses pembangunan yang layak. Disperindag memperluas pengawasan, memastikan material tidak ditahan, serta menjaga agar distribusi berjalan adil. Pemerintah juga meningkatkan dialog dengan distributor untuk mencegah spekulasi yang merugikan publik.
Selain menjaga harga tetap wajar, upaya pengawasan ini memberi masyarakat kesempatan menikmati pembangunan tanpa hambatan administratif maupun ekonomi.
“Pembangunan yang terhenti bukan sekadar angka di laporan, tapi sesuatu yang dirasakan langsung oleh warga,” ucap Dony.
Ia menutup dengan penegasan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. “Yang kami jaga bukan cuma harga, tapi agar pembangunan berjalan demi kepentingan banyak orang,” tuturnya.
(ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
