MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Di berbagai sudut Kutai Timur, beragam persoalan sosial terus muncul dari kelompok yang hidup dalam kerentanan. Menyadari beban tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kutim menjadikan 2025 sebagai tahun untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi warga yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini tidak hanya menyentuh angka, tetapi menyasar persoalan hidup yang dialami warga sehari-hari.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menggambarkan bagaimana 26 kategori PMKS yang mereka petakan merepresentasikan keragaman kondisi sosial di lapangan, dari penyandang disabilitas, lansia terlantar, hingga anak yang kehilangan pengasuhan.
“Setiap kategori memiliki cerita dan kebutuhan yang berbeda. Kami ingin memastikan mereka tidak sekadar terdata, tetapi juga didampingi,” ucapnya.
Ia menilai bahwa kerja sosial tidak bisa dilaksanakan hanya dengan formulir bantuan, tetapi membutuhkan pendampingan yang membangun keberdayaan.
Ernata menjelaskan bahwa program yang diterapkan bukan hanya penyaluran bantuan ekonomi, tetapi juga penguatan akses layanan dasar. Ada warga yang membutuhkan layanan kesehatan, ada yang tidak dapat mengakses pendidikan, ada pula keluarga yang memerlukan dukungan konseling.
“Kami ingin intervensi yang lebih manusiawi, bukan hanya administratif. Karena masalah sosial itu tidak selesai dengan satu kali pemberian bantuan,” katanya.
Dinsos Kutim juga memperkuat koordinasi dengan dinas lain, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, untuk memastikan satu kasus tidak ditangani secara terpisah. Menurut Ernata, pendekatan terpadu menjadi cara yang lebih adil bagi warga yang sedang berada dalam kesulitan.
“Mereka membutuhkan hadirnya negara dalam bentuk yang bisa mereka rasakan,” pungkas dia. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
