MEDIAKATA.COM, KAB. PASER – Seluruh anggota DPRD Kaltim kembali melaksanakan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD), termasuk Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Abdurahman KA, SM.
Pada kegiatan PDD ke 3, Abdurahman memilih lokasi di Jl. RA. Kartini. Rt 13. Kel. Tanah Grogot.kabupaten Paser untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dengan menghadirkan narasumber kegiatan dari akademisi Jauhari, S.Pd., M.Pd dan Dody Ismanu pengamat politik daerah, Sabtu (11/04/2026).
Pada kesempatan itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurahman mengatakan bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Ke 3 ini, akan berdiskusi panjang tentang seputar “Literasi Politik Untuk Kemajuan Demokrasi Daerah”.
“Pada dasarnya kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait, bagaimana membangun pola demokrasi itu lebih kuat dengan dasar semangat kebersamaan sehingga Mendorong warga negara menjadi pemilih yang berdaulat, kritis, dan aktif, bukan sekadar objek politik., ” tuturnya.
Ia menambahkan, bahwa literasi politik adalah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan warga negara untuk menganalisis serta berpartisipasi aktif dalam sistem politik secara bertanggung jawab. Ini mencakup kemampuan mengevaluasi kebijakan, memahami hak/kewajiban, serta menangkal hoaks dan polarisasi, terutama di era digital.
“Literasi politik penting untuk membangun demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural, maka dalam kesadaran kita mengenai isu-isu politik, proses politik hingga hak dan wewenang sebagai warga negara untuk lebih berpartisipasi dalam politik di masyarakat maupun pemerintahan.” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Jauhari, S.Pd., M.Pd membeberkan pendapat tentang fungsi pentingnya membangun wawasan intelektual dalam rangka menangkal distorsi disinformasi yang mampu memecah bela persatuan dan demokrasi.
“Dalam konteks demokrasi, literasi politik juga berperan sebagai pelindung terhadap distorsi informasi, misinformasi, dan propaganda politik. Warga yang memiliki tingkat literasi tinggi mampu mengidentifikasi informasi palsu atau bias sehingga tidak mudah dimobilisasi melalui sentimen politik, terutama ketika memasuki masa pemilu. Dengan demikian, literasi politik menjadi kunci untuk menjaga kesehatan ruang publik demokratis.” Ungkapnya.
Hingga akhir acara, antusias warga dan mengapresiasi kegiatan tersebut dengan harapan ini menjadi ruang refleksi bagi masyarakat dalam memahami dinamika demokrasi dan kebijakan politik di era reformasi, sambil tetap mengedepankan kritik dan kewaspadaan agar implementasi kebijakan tidak hanya menjadi simbol semata.
(Adv/DPRD Provinsi Kaltim).
