AdvertorialDPRD Kab. KutimKabupaten Kutai Timur

Sayid Anjas Evaluasi Raperda Terkait PAD Kutim di Sektor Pajak dan Retribusi yang Masih Rendah

1001
×

Sayid Anjas Evaluasi Raperda Terkait PAD Kutim di Sektor Pajak dan Retribusi yang Masih Rendah

Sebarkan artikel ini
Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Kutim, Sayid Anjas
Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Kutim, Sayid Anjas

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pajak dan Retribusi.

Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Kutim, Sayid Anjas, mengungkapkan bahwa pembahasan raperda ini dilakukan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim dari pajak dan retribusi masih terbilang rendah.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sosial Pemerintah Daerah (Sosper) yang membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sayid Anjas menjelaskan bahwa target PAD daerah masih jauh dari mencukupi, dan oleh karena itu, DPRD Kutim berusaha meningkatkan PAD melalui regulasi yang sedang dibahas.

“Dengan harapan besar, kami berharap bahwa Perda yang akan kami bahas dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan, karena pajak dan retribusi memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ungkap Sayid Anjas.

Saat ini, PAD Kabupaten Kutim baru berkisar antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.

Oleh karena itu, Sayid Anjas menekankan perlunya inovasi dari Pemerintah Kabupaten, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam penerapan Perda yang akan disahkan.

Menurutnya, inovasi menjadi kunci, terutama dalam menguatkan pengumpulan pajak dari sektor makanan, minuman, dan bisnis ritel seperti Indomaret dan Alfamidi.

Sayid Anjas berharap bahwa keterbukaannya akan membantu upaya perbaikan dalam pengumpulan PAD daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kawasan-kawasan ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan, dan kami harus lebih giat dalam mencari cara untuk menerapkan peraturan pajak yang lebih ketat. Meskipun pajak bisa terasa rumit, inovasi dalam pengumpulan dan pengawasan pajak sangat diperlukan untuk memastikan ketaatan wajib pajak,” terangnya.

Sebagai Ketua Pansus, Sayid Anjas menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembahasan ini pada tahun 2023.

Baca Juga :  Joni Dukung Larangan Pemerintah Pusat Terkait Larangan Pakaian Bekas Impor

“Pembahasan tinggal beberapa kali, sudah selesai. Di tahun ini sudah rampung,” tutupnya.ADV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *