Teks foto : Simbolis penyerahan anggaran DIPA dan alokasi transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2024, di Balai Kota Balikpapan. (Ist)
MEDIAKATA.COM, BALIKPAPAN- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan menerima peningkatan signifikan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp.32,03 triliun dari Kementerian Keuangan. Berbeda dengan alokasi APBN tahun sebelumnya yang sebesar Rp.22,94 triliun, peningkatan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2024. Alokasi APBN 2024 tersebut berkaitan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan bagian dari visi Indonesia Emas Tahun 2045.
Kepala KPPN Balikpapan Fitra Riadian mengungkapkan, peningkatan tersebut sangat mendukung proyek-proyek infrastruktur di daerah Kota Minyak.
“Peningkatan alokasi APBN tersebut terjadi karena adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara yang disiapkan untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045,” ungkap Fitra di Balai Kota Balikpapan, Senin (18/12/2023).
Ia menjelaskan, pembagian APBN 2024 tersebut melibatkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp.25,75 triliun, dengan belanja modal memiliki porsi terbesar mencapai Rp.22,95 triliun. Selanjutnya, belanja pegawai sebesar Rp.1,49 triliun, dan belanja barang sebesar Rp.1,28 triliun.
Fitra menuturkan, belanja pemerintah pusat, diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), penuntasan infrastruktur prioritas, transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), dan dukungan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Lanjutnya, penyerahan DIPA yang dilakukan secara digital menjadi langkah baru KPPN Balikpapan, yang melibatkan instansi vertikal dan Satuan Kerja di wilayah kerjanya. Seperti , Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser, itu semua dialksanakan tanpa prosss manual.
Selain itu, pengaplikasiannya dapat diunduh lewat aplikasi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pun juga, di monitoring menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) di setiap user satuan kerja.
Sebagai Kepala KPPA Balikpapan, ia mencatat bahwa realisasi APBN Tahun 2023 per tanggal 17 Desember 2023 mencapai 78 persen, yakni sebesar Rp.17,79 triliun dari Rp.22,94 triliun, menyisakan Rp.5,15 triliun.
Pemimpin KPPA itu berharap, peningkatan anggaran tersebut dapat menjadi motivasi, agar penyerapan anggaran dapat yerus ditingkatkan. Hal tersebut juga, bermanfaat untuk membangun keuangan negara dan daerah.
“Diharapkan seluruh satuan kerja yang berada di lingkup wilayah kerja KPPN Balikpapan dapat melakukan penyerapan anggaran dengan baik dan mencapai output yang diharapkan atau spending better, demi membangun keuangan negara dan keuangan daerah untuk masyarakat,” pungkasnya.
[RUL/TSN]
