Mediakata.com, Bontang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Rustam menilai salah satu isu paling krusial menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah memastikan bahwa ASN, TNI, Polri, dan terutama perangkat RT/RW tetap menjaga netralitasnya.
Sebab, menurutnya, meskipun peraturan sudah jelas melarang keterlibatan mereka dalam politik praktis, masih ada kekhawatiran bahwa oknum tertentu bisa saja menyalahgunakan posisinya untuk mendukung kandidat tertentu.
“Permendagri Nomor 18 sudah sangat jelas dalam hal ini. Baik RT dan RW tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik atau menjadi anggota partai politik manapun. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi tanpa kompromi,” ujarnya.
Selain itu, Rustam juga tidak hanya menyoroti soal potensi pelanggaran oleh ASN dan perangkat RT/RW, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan oleh masyarakat.
Ia mengajak seluruh warga Kota Bontang untuk lebih waspada terhadap segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.
Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses Pilkada sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu ini berlangsung dengan adil dan tanpa intervensi pihak yang seharusnya netral.
“Jika ada indikasi bahwa RT atau RW terlibat dalam kampanye politik atau menjadi tim sukses, masyarakat harus segera melaporkannya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya.
Dengan Pilkada yang semakin dekat, Rustam berharap bahwa seluruh pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menjaga netralitas, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang bersih dan adil.
“Kita semua memiliki peran dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Bontang. Mari kita pastikan Pilkada ini berjalan dengan lancar dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya,” tutupnya.
