MEDIAKATA.COM, PASER – Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi isu nasional saat ini dengan dasar alasan bahwa pemerintahan yang legitimate jika masyarakat sipil terlibat aktif dalam seluruh prosesnya. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, H. Fadly Imawan, S.P., M.P., saat melaksanakan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10 di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser, Selasa (21/10/2025).
Dalam sambutannya, Fadly menekankan bahwa kualitas demokrasi lokal ditentukan oleh tingkat partisipasi publik, bukan hanya pada hari pencoblosan, tetapi sejak proses sosialisasi, pengawasan, hingga evaluasi penyelenggaraan pilkada.
“Keutuhan Demokrasi tidak hanya sekedar berjalannya proses pemilukada, namun, Demokrasi butuh peran aktif masyarakat sipil agar Demokrasi dan wilayah kekuasaan tetap berjalan dalam kontrol rakyat,” ujar Fadly.
Ia menjelaskan, disadari bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang layak memimpin daerah, mengawasi kebijakan publik, serta menilai keberhasilan maupun kegagalannya.
“Penting bagi masyarakat luas untuk memahamibahwa mereka pemilik kedaulatan. tingkat pengawasan rakyat inilah yang menentukan arah pembangunan daerah,” lanjutnya.
Melalui forum PDD tersebut, Fadly berharap kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Paser semakin meningkat, sehingga pelaksanaan Pemilukada mendatang dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bagaimana upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan PDD ke-10 ini juga menjadi ruang dialog publik mengenai pentingnya demokrasi partisipatif di tengah keberagaman sosial dan budaya di Kaltim, serta dorongan agar masyarakat akar rumput turut menjadi penjaga jalannya demokrasi di daerah.
(Adv/DPRDKaltim/YS).*
