XR Bunga Terung Kaltim gelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (4/6/2023) siang.(Dok)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, XR Bunga Terung Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pemerintah untuk bertindak lebih tegas, jelas dan terukur dalam mengatasi serta menahan laju peningkatan suhu permukaan bumi.
Dampak perubahan iklim mulai nyata, masyarakat Samarinda sampai menjelang pertengahan tahun 2023 ini merasakan suhu yang makin panas secara konstan. Namun di tengah panas yang menyengat sering kali tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Apa yang diprediksi oleh para saintis sebagian mulai terjadi.
Di tengah laju perubahan iklim ini, XR Bunga Terung menilai selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim , Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan daerah-daerah lainnya lebih tenggelam dalam euforia dana iklim, uang karbon yang diperoleh dari pemerintah atau lembaga pendanaan luar negeri.
“Mengandalkan uang atau program bantuan luar negeri untuk memitigasi iklim tidak cukup lagi,” Yopin Pratama, juru bicara XR Bunga Terung Kaltim diterima media ini, Minggu (4/6/2023) siang.
Menurut dia, Gubernur Provinsi Kaltim, rajin plesiran ke luar negeri untuk mendapat dana iklim lebih banyak lagi, namun masyarakat daerah mesti mengeluarkan uang ekstra untuk membeli AC atau Kipas Angin baru agar tidak kepanasan.
Ia menambahkan, dana iklim mungkin menyejukkan kantong pemerintah dan para pihak lainnya. Namun, kata dia, tidak menyejukkan hati masyarakat luas yang kegerahan karena panas mentari yang makin hari makin menyengat.
Pemerintah yang rajin melabeli diri dengan sebutan green government, politik dan ekonomi hijau dan sebutan-sebutan lain ternyata tak cukup tegas dalam menghentikan konversi hutan dan lahan untuk industri ekstraksi.
Kemudian, Ia menilai, Doyan Dana Karbon, Rakus Hancurkan Hutan. Dalam pandangan XR Bunga Terung Kalimantan Timur ketegasan pemerintah perlu diuji dengan keberanian menyatakan Darurat Iklim.
Berani memberitahu kebenaran bahwa, sudah mengalami krisis iklim sekarang ini. Krisis yang dampaknya bukan hanya ekologis melainkan juga ekonomi, sosial, kesehatan dan politik.
Jika tidak maka euforia soal dana iklim dan klaim keberhasilan dalam memitigasi iklim tak lebih dari upaya green cleansing, upaya cuci dosa atas kesalahan kebijakan dalam tata kelola lahan, hutan dan konsumsi energi yang berbasis fosil.
Pemerintah mesti berhenti menjadi buzzer bagi dirinya sendiri karena merasa telah melahirkan kebijakan dan program untuk mengantisipasi dan mengadaptasi perubahan iklim.
“Apapun itu, segenap dokumen dan prestasi yang dibangga-banggakan tak lebih hanya merupakan ‘aksi tipu-tipu’ untuk menutupi ketidaktegasan pemerintah dalam meng – Kipas berbagai macam perilaku yang menjadi biang Perubahan Iklim,” pungkasnya.
[TSN]
