MEDIAKATA.COM, KAB. KUTAI TIMUR – Tantangan dalam upaya pembangunan demokrasi, pengentasan kemiskinan, penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam mendorong kesejahteraan sosial yang masih di hadapi Bangsa Indonesia di 80 Tahun Kemerdekaannya.
Hal ini dikemukakan Hj. Sulasih, S.Sos Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Komisi II Fraksi PKB Dapil Bontang, Kutim, dan Berau, pada rangakain Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke 9 yang mengusung tema “Kepemerintahan Yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa” di Jalan Porodisa RT.22, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur pada Selasa, (19/10/’25).
Hadir dalam kegiatan sosialisasi, sejumlah masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan komunitas atau majelis dari wilayah Kecamatan Bengalon dan sekitarnya. Selain itu dihadirkan 2 narasumber yakni Bapak Sobirin dan Muhyiddin Mf.
Sulasih menjelaskan, bahwa tantangan Indonesia tidak hanya hadir dari dalam negeri, namun juga situasi politik global. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat untuk memperkuat demokrasi dan penegakan keadilan hukum dengan menyasar pada kelompok yang rentan, termasuk upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Untuk itu diperlukan pada tatanan Pemerintah yang kokoh dengan suatu contoh, dimana Pemerintahan Indonesia berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita juga perlu memahami dan mendukung kembali pemerintah dalam rangka melakukan upaya peningkatan sistem kinerja dalam melayani masyarakat, termasuk mengacu pada proses atau cara pemerintah itu jalankan dengan benar,” ujar Sulasih.
Terkait Kepemerintahan yang baik Ia tegaskan, bersumber pada nilai budaya bangsa. Indonesia memiliki sejarah panjang meraih kemerdekaan. Selain faktor gotong royong dan persatuan, kesederhanaan dan kejujuran, keadilan sosial, musyawarah dan mufakat, teloransi dan kerukunan ada faktor elsternal yang menjadi momentum setelah Indonesia Merdeka.
Dimana di perlukan Kepemerintahan yang baik “good governance” merupakan salah satu konsep penting dalam tata kelola Negara yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Kepemerintahan yang baik itu, mencakup beberapa aspek, mulai dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, hingga supremasi hukum. Di Indonesia Kepemerintahan yang baik harusnya bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun.
“80 tahun sudah usia Kemerdekaan kita, maka kita perlu merefleksikan kembali kondisi politik, penegakan rasa keadilan, dan peningkatan pendidikan kita yang tentunya ini semua cita-cita bersama dalam membangun bangsa ini” tuturnya.
Kemudian Sulasih, menyampaikan beberapa tantangan dan masalah utama yang sering di hadapi dalam Kepemerintahan yaitu korupsi, ketidaktransparanan, inefisiensi administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya partisipasi publik, pendidikan politik yang rendah, ketidakstabilan politik, kesulitan dalam menegakkan hukum, ketimpangan sosial, dan krisis kepercayaan masyarakat.
“Dengan menjadikan nilai-nilai budaya sebagai pedoman, harapannya Republik Indonesia ini dapat memiliki kepemerintahan yang bersih, sehingga mampu mewujudkan rasa Keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan,” tutupnya.
(Adv/pdd/DPRDKaltim/Ys)*
