MEDIAKATA.COM, KAB. PASER – Di tengah dinamika pembangunan yang terus bergerak, suara warga kembali dipertemukan dengan ruang kebijakan melalui kegiatan Dialog Rakyat yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Fadly Imawan, S.P., M.P.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Pelitanusa, Kelurahan Tana Grogot, Kecamatan Tana Grogot, Kabupaten Paser Sabtu (13/12/2025), dan dihadiri puluhan masyarakat sekitar dengan antusias.
Dialog rakyat ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap hasil pembangunan daerah.
Fadly yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Musyawarah serta anggota Komisi IV menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen wakil rakyat untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar, dan mencatat berbagai persoalan yang dirasakan warga.
Dalam forum tersebut, Fadly menyampaikan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari laporan administratif atau capaian angka di atas kertas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat paling bawah.
“Dialog seperti ini penting agar kami mengetahui kondisi riil di lapangan. Aspirasi masyarakat adalah dasar utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD,” ujar Fadly di hadapan warga yang hadir.
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi dinilai sangat penting sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan ke depan.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam masukan dan keluhan, mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, akses kesehatan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah warga berharap agar pembangunan di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih merata dan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Fadly kembali menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD.
Lanjutannya, Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal isu-isu pendidikan, kesehatan, dan sosial agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Pengawasan hasil pembangunan bukan hanya tugas DPRD semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan dialog terbuka seperti ini, kita bisa saling mengingatkan dan memperbaiki,” tegasnya.
(Adv/DPRD Kaltim/MH).
