Ket: Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan pun angkat suara. (Syahrul/MediaKATA)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Permasalahan lahan tiap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim hendak membangun gedung sekolah baru, Komisi IV DPRD Kaltim sempat menyarankan agar Disdikbud Kaltim membentuk satuan tugas (satgas). Mengenai itu, Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan pun angkat bicara.
Kurniawan mengatakan, tidak semua sekolah tidak mempunyai sertifikat tanah. Setidaknya, status tanahnya pasti jelas. Namun pihaknya memang merasakan sejumlah kendala.
“Kendala kami saat ini adalah masih proses Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T) yang penyerahan kepada dinas dari kabupaten dan kota,” jelas Kurniawan, Kamis (14/11/2023) siang.
Dia mengatakan, proses P3T itu terjadi karena dulunya, wewenang SMA dan SMK sederajat berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian ada pergantian dan wewenangnya dialihkan ke pemerintah provinsi.
“Ini banyak polemik terkait dengan tanah. Tapi kita tetap usahakan untuk sertifikasi tanah. Alhamdullilah ini sudah banyak tanah-tanah yang diurus sertifikatnya,” sambung dia.
Kurniawan menegaskan, soal tanah memang harus clean and clear terlebih dahulu terkait statusnya. Ketika akan mengurus sertifikasi tanah pun juga cukup rumit jika pemerintah di kabupaten dan kota belum menunjukkan bukti kepemilikannya.
“Kalau begitu kan susah. Proses lagi, kami harus memilah lagi mana buktinya. Ada lah kasus seperti itu, bukti kepemilikannya susah kami cari,” jelasnya lagi.
Namun terkait tanah-tanah yang nantinya akan dibangun lagi untuk pendirian gedung sekolah baru, Disdikbud Kaltim sudah mendapat informasi bahwa statusnya sudah clean and clear. Artinya, lahan tersebut sudah diserahkan juga ke Disdikbud Kaltim.
“Ada lima daerah kalau tidak salah yang sudah menyerahkan ke kami. 2024 sudah kami bangun di Paser. Di sana ada dua sekolah yang bakal kami bangun,” tambah Kurniawan.
[ADV/DISDIKBUD/TSN]
